Studi Komparasi ke Depok, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Dalami Strategi Penguatan BUMD
*DEPOK, Ulilinfonkri.com* – Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar agenda konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kota Depok, Rabu (23/09/2026). Kunjungan kerja ini fokus membahas penguatan tata kelola dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih optimal dalam menopang perekonomian daerah.
Baca Juga Ini di UlilInfoNkri.Com
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, bersama seluruh anggota Komisi III. Turut hadir jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi, yakni Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP, Wakil Ketua I Yudha Sukmagara, dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M.
Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan, S.IP., M.AP., juga mendampingi langsung dalam kegiatan tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok, kedua lembaga legislatif bertukar pandangan terkait best practice pengelolaan BUMD.
Ketua Komisi III, Hera Iskandar, mengatakan studi komparasi ini penting untuk mendapatkan referensi dalam mendorong BUMD di Kabupaten Sukabumi agar lebih sehat, profesional dan berdaya saing.
“Kami ingin belajar bagaimana Kota Depok mengelola BUMD-nya agar akuntabel, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Ini akan menjadi masukan berharga bagi kebijakan di Sukabumi,” ujar Hera.
Ada tiga poin utama yang menjadi fokus diskusi:
*Pertama, Pengelolaan.* Membahas tata kelola perusahaan daerah yang baik, mulai dari aspek manajemen, pengawasan, hingga akuntabilitas keuangan.
*Kedua, Pengembangan.* Menggali strategi inovatif untuk memperluas lini bisnis BUMD agar tidak hanya bergantung pada satu sektor, melainkan mampu menangkap peluang usaha baru.
*Ketiga, Kontribusi.* Memastikan keberadaan BUMD tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum koordinasi ini, Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi mengaku mendapat banyak perspektif baru yang akan dibawa sebagai bahan kajian dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap BUMD di Kabupaten Sukabumi ke depan.