Jakarta, 29 Oktober 2026 – Pemerintah berkomitmen membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelibatan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, instansinya membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orang tua siswa, petugas posyandu, dan guru. Ia mempersilakan masyarakat memberikan catatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG untuk ditindaklanjuti secara serius.
“Karena MBG sekarang ini ingin melibatkan publik seluas-seluasnya. Kita ingin kita diawasi oleh siapa pun seluas-luasnya. Dapur bisa dilihat, dapur bisa dicek oleh orang tua siswa, oleh posyandu, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan sebagainya,” kata Sudaryono, Kamis (29/10).
Menurut Sudaryono, penguatan pengawasan merupakan salah satu prioritas BGN sejak ia mulai memimpin lembaga tersebut pada 22 Juli 2026. Pengawasan masyarakat tidak hanya mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan operasionalnya, tetapi juga menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat.
Sebagai contoh, beberapa hari setelah dilantik, Sudaryono mengatakan bahwa BGN langsung meluncurkan platform Radar MBG. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau menu MBG pada hari berjalan, penerima manfaat, kepala dapur yang bertanggung jawab, serta kandungan gizi menu.
Selain itu, BGN memperkuat pengawasan melalui dua langkah, yakni menyediakan saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat dan mengintegrasikan kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di SPPG.
Melalui pelibatan publik tersebut, Sudaryono menegaskan komitmen BGN untuk terus melakukan perbaikan serta menindaklanjuti setiap laporan dan masukan masyarakat.
“Manakala keterlibatan publik ini kita buka seluas-luasnya, kami akan follow up dan kami perbaiki,” jelas dia.
Selain melibatkan masyarakat, BGN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kepala daerah beserta perangkatnya turut mengawasi pemenuhan standar pelaksanaan program MBG.
“Jadi nanti kepala daerah itu sidak semua dapur di standarnya. Dari standar dapurnya dan kapasitas dapurnya, itu semua dinilai,” kata Sudaryono.
Dalam pengawasan berbasis teknologi, BGN juga terus memperluas pemasangan CCTV untuk memastikan proses memasak dan penyajian MBG berjalan sesuai standar.
Sejauh ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga menjangkau 300 SPPG dan seterusnya. BGN pun menargetkan pemasangan CCTV yang terhubung dengan kantor pusat BGN di 5.000–10.000 SPPG hingga akhir tahun ini.
Melalui sistem tersebut, BGN dapat mendeteksi praktik pengolahan makanan yang tidak sesuai dengan standar kebersihan, seperti meletakkan bahan makanan di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan.
Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan dicegah sebelum bahan makanan diolah menjadi hidangan yang disajikan kepada penerima manfaat MBG.
“Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu, kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence,” kata Sudaryono.
Penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar.
“Aturan-aturan yang dulu tidak ada, kami adakan. Aturan-aturan yang salah di masa lampau, kami perbaiki. Ini yang kami lakukan selama 100 hari ini dan akan terus kami lakukan,” tegasnya.