BANTEN – Lebih dari 2.000 petani memadati Alun-alun Timur Kabupaten Lebak, Banten, pada Kamis, 24 September 2026. DPN Tani Merdeka Indonesia menggelar Orasi Kebangsaan Hari Tani Nasional ke-66 di sana.
Massa datang dari berbagai daerah sambil membawa spanduk dukungan. Mereka menyuarakan dukungan untuk program pangan dan ketahanan pangan pemerintah. Selain itu, mereka menyampaikan aspirasi soal lahan dan kesejahteraan petani.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengajak petani bersatu. Ia meminta petani terus mengawal program Presiden Prabowo di sektor pertanian.
“Petani harus bersatu. Kita harus terus mendukung program pangan dan seluruh program Presiden Prabowo yang menyentuh kepentingan rakyat. Hari Tani Nasional ini menjadi momentum bagi kita untuk menyuarakan aspirasi petani secara bersama-sama,” kata Don Muzakir dalam orasi kebangsaan tersebut.
UU Reforma Agraria Jadi Kado Hari Tani
DPR RI mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria pada Selasa, 22 September 2026. Seluruh fraksi menyatakan setuju dalam rapat paripurna tersebut. Pengesahan terjadi dua hari sebelum Hari Tani Nasional.
Momentum ini menjadi kado penting bagi petani Indonesia. Don Muzakir pun mengapresiasi pengesahan tersebut.
“UU Reforma Agraria yang telah disahkan DPR RI, ini adalah kado besar untuk petani pada peringatan Hari Tani Nasional ke-66. Terima kasih Presiden Prabowo dan semua fraksi di DPR RI yang telah menyetujui undang-undang ini,” ujar Don Muzakir.
Beleid baru itu mengatur pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah. Beleid itu juga mengatur penyelesaian sengketa agraria dan perlindungan hak atas tanah. Tak hanya itu, beleid itu mengatur redistribusi tanah untuk masyarakat plus dukungan ekonomi bagi penerima.
Tani Merdeka Siap Kawal Lahan Petani
Tani Merdeka Indonesia siap mengawal pelaksanaan UU tersebut. Don Muzakir menegaskan petani butuh kepastian hukum atas lahan garapan.
“Kita siap mengawal UU Reforma Agraria. Sengketa tanah yang masih dialami petani harus diselesaikan. Petani membutuhkan kepastian atas lahan yang mereka garap. Jangan sampai petani yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum,” kata Don Muzakir.
Saat ini pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai agenda utama. Jajaran kabinet mencetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi, dan menyediakan benih unggul. Di sisi lain, jajaran kabinet juga memodernisasi alsintan, memberi pembiayaan, dan menjamin harga gabah.
Kementerian Pertanian mencatat pemakaian lebih dari 150.000 pompa hingga 2026. Pompa tersebut mengairi sekitar 4 juta hektare lahan. Sementara itu, pemerintah mendistribusikan lebih dari 40.000 unit alsintan sepanjang 2026.
“Presiden Prabowo sudah menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Harga pupuk subsidi juga turun 20 persen. Alsintan dibantu, infrastruktur pertanian terus dibangun. Kita harus kawal program-program ini benar-benar sampai ke petani,” ujar Don Muzakir.
Petani Butuh Kepastian Pupuk dan Harga
Pembangunan pertanian tidak hanya soal produksi. Di lapangan, petani membutuhkan kepastian harga, pupuk, air, dan alat pertanian. Tak hanya itu, mereka juga butuh akses pembiayaan dan infrastruktur pendukung.
“Kita ingin petani bisa berproduksi dengan tenang. Pupuk tersedia, air tersedia, alat pertanian tersedia, hasil panen memiliki kepastian harga, dan petani mendapat akses pembiayaan. Kalau semua itu berjalan, petani bisa lebih kuat dan produksi pangan nasional juga ikut meningkat,” katanya.
Pemerintah memperkuat Bulog sebagai penyangga stok dan pelindung petani. Karena itu, petani perlu ikut mengawal kebijakan agar persoalan di lapangan cepat tertangani.
“Petani jangan hanya menjadi penerima kebijakan. Petani juga harus ikut mengawal. Kalau ada pupuk yang sulit didapat, sampaikan. Kalau harga hasil panen bermasalah, sampaikan. Kalau ada persoalan irigasi atau lahan, sampaikan. Kita ingin pemerintah mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Don Muzakir.
Tuntut BPJS Gratis dan Pendidikan
Di luar lahan, massa juga menyuarakan jaminan kesehatan. Mereka meminta pemerintah memberikan akses BPJS Kesehatan gratis.
“Petani juga meminta BPJS gratis. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Presiden Prabowo. Petani bukan hanya membutuhkan lahan dan produksi yang baik, tetapi juga perlindungan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya,” kata Don Muzakir.
Kemudian petani menyuarakan kebutuhan pendidikan anak. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 dan menyiapkan Program Indonesia Pintar serta KIP Kuliah.
“Presiden juga sudah menyampaikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan. Kita berharap anak-anak petani mendapat kesempatan yang sama untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujar Don Muzakir.
Peringatan di Lebak menjadi ruang terbuka bagi petani menyampaikan aspirasi. Mereka membahas lahan, harga panen, pupuk, irigasi, alsintan, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Hari Tani Nasional bukan hanya acara seremonial. Ini momentum untuk menyampaikan suara petani. Kita bersatu, kita kawal program pemerintah, dan kita sampaikan apa yang masih menjadi persoalan di lapangan. Harapan kita, petani semakin kuat dan pertanian Indonesia semakin maju,” ujar Don Muzakir.
