Ulilinfonkri.com – Bandung – KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Serentak antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta KPU Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat pada Selasa (7/7/2026) di Bale Agung Padjadjaran, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Dalam sambutannya, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, memberikan pendampingan hukum, serta menjamin kepastian pelaksanaan tugas kelembagaan KPU.
Selanjutnya, Kajati Jawa Barat, Sutikno, menyampaikan bahwa hal utama yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu adalah potensi kerawanan dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan anggaran harus dipastikan tepat sasaran sesuai peruntukannya dan didukung oleh administrasi pertanggungjawaban yang sah dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah awal menghadapi proses politik daerah untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan dapat menyejahterakan rakyat.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi role model dan merupakan komitmen bersama antara KPU dan Kejaksaan untuk menciptakan program-program yang bersifat strategis dan berkelanjutan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu.
Kegiatan kemudian diakhiri dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta KPU Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat tentang Koordinasi dan Sinergitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diikuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, dan stakeholder terkait.
.
.
