Ulilinfonkri.com – Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa ruang fiskal APBN 2026 masih aman meski harga minyak dunia sempat melonjak hingga mendekati USD 120 per barel.
Secara rata-rata, harga minyak sejak awal tahun sampai saat ini sebesar USD 68,8 per barel. Masih di bawah asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang sebesar USD 70 per barel.
Baca Juga Ini di UlilInfoNkri.Com
“Di sisi energi, realisasi harga minyak mentah Indonesia hingga Februari sebesar USD 68,8 per barel. Estimasi kami, realisasi ICP secara year to date hingga Maret 2026 sekitar USD 68 per barel. Ini sudah memasukkan kenaikan hingga USD 120 per barel yang sebentar itu. Ini masih di bawah asumsi APBN sebesar USD 70 per barel,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/3).
Karena itu, ruang fiskal dalam APBN masih aman, tidak sampai berdampak signifikan pada subsidi BBM dan belanja negara lainnya. “Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026,” tegas Purbaya.
Ia menyatakan, pemerintah pun belum perlu melakukan perubahan terhadap APBN 2026. “Harga minyak sudah USD 100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN? Belum. Kalau kita lihat di sini, rata-rata harga minyak mentah masih USD 68 per barel,” ucapnya.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa pemerintah terus mencermati dan mengantisipasi dampak dari konflik di Timur Tengah. Berdasarkan perkembangan terbaru, konflik menunjukkan tanda-tanda mereda.
“Tetap kita harus waspadai risiko (harga minyak) di sekitar USD 90-100 per barrel. Apalagi kalau gangguan di Selat Hormuz itu berkelanjutan. Namun kita juga lihat kemungkinan (harga minyak) kembali ke USD 70 atau sekitar USD 80 per barel. Semoga konflik ini tidak berkelanjutan dan tidak panjang.
Kalau itu terjadi, maka kita harapkan harga minyak kembali stabil,” ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi agar tidak terpukul ketika terjadi gangguan pasokan minyak bumi.
“Pemerintah tentu terus berusaha memperkuat ketahanan energi, menjaga kecukupan cadangan energi nasional, dan memastikan pelancaran pasokan energi secara domestik. Ketegangan geopolitik juga menimbulkan risiko pada perdagangan global,” tutupnya.
